Universitas Islam Bogor

Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Kabupaten Bogor Gandeng Universitas Islam Bogor

Universitas Islam Bogor (UIB) menjadi tuan rumah kegiatan Konsolidasi Demokrasi bertajuk “Bawaslu Kabupaten Bogor On Campus: Penguatan Kemitraan Pengawasan Partisipatif Melalui Kerja Sama di Lingkungan Akademik” pada Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor ini bertujuan memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam mendorong pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat UIB dan diawali dengan pembukaan, pembacaan selawat, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Pengawas Pemilu, dan Mars atau Himne Universitas Islam Bogor. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Bogor dan UIB. Penyerahan cendera mata dari Bawaslu kepada UIB turut menjadi simbol terjalinnya kemitraan kedua lembaga.

Rektor Universitas Islam Bogor, Dr. H. Samsul Rizal Mz., S.H.I., M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Bogor dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat atas kepercayaan menjadikan UIB sebagai mitra strategis dalam penguatan pengawasan partisipatif.

Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Kabupaten Bogor Gandeng Universitas Islam Bogor

Menurutnya, kampus tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter, kepedulian sosial, dan kesadaran kebangsaan mahasiswa. Karena itu, kerja sama ini dinilai sejalan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

“Mahasiswa UIB harus menjadi contoh pemilih yang cerdas, yang tidak mudah terprovokasi, yang berani menyampaikan kebenaran, dan yang ikut menjaga demokrasi agar tetap jujur dan adil,” pesannya kepada mahasiswa yang hadir.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan ramah tamah bersama Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Hj. Nuryamah, S.E., M.H. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa pencegahan dan pengawasan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Ia memaparkan dua program utama yang menjadi perhatian Bawaslu. Pertama, pendidikan politik yang mencakup sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pencegahan pelanggaran. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat, khususnya pemilih pemula, mengenai pentingnya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Kedua, pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Menurutnya, kedua program tersebut tidak dapat hanya mengandalkan penyelenggara pemilu, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi.

Ia menekankan bahwa nota kesepahaman yang telah ditandatangani perlu ditindaklanjuti melalui program konkret. Bentuknya dapat berupa pendidikan politik dan sosialisasi kepada komunitas di lingkungan sekolah maupun kampus.

Dalam diskusi tersebut, mahasiswa juga didorong untuk menjadi pionir atau ragi perubahan di tengah masyarakat. Istilah tersebut menggambarkan peran mahasiswa sebagai pemicu tumbuhnya kesadaran politik yang dapat menyebar ke lingkungan yang lebih luas, mulai dari teman sebaya, keluarga, hingga masyarakat.

Meskipun jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan awal ini masih belasan orang, mereka diharapkan mampu menularkan pengetahuan dan semangat pengawasan partisipatif kepada lingkungan sekitarnya.

Pentingnya kolaborasi tersebut semakin terlihat dari besarnya tantangan pengawasan pemilu di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data pemilih pada semester sebelumnya yang disampaikan dalam pemaparan, jumlah pemilih di Provinsi Jawa Barat mencapai sekitar 37 juta jiwa. Sementara itu, Kabupaten Bogor memiliki sekitar 4,2 juta pemilih.

Jumlah tersebut menunjukkan besarnya cakupan pengawasan yang harus dilakukan Bawaslu Kabupaten Bogor. Dalam pemaparannya, Nuryamah juga membandingkan jumlah pemilih Kabupaten Bogor dengan jumlah pemilih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disebut mencapai sekitar 4 juta jiwa.

Di sisi lain, jumlah personel Bawaslu kabupaten/kota relatif terbatas. Dengan lima orang komisioner dan sekitar 30 staf sekretariat, pengawasan terhadap jutaan pemilih menjadi tantangan besar apabila hanya mengandalkan sumber daya internal Bawaslu.

Oleh karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dan elemen masyarakat dinilai penting untuk memperluas jangkauan pengawasan sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif.

Kampus memiliki posisi strategis karena menjadi lingkungan pendidikan bagi banyak mahasiswa yang telah memiliki hak pilih, termasuk kelompok pemilih pemula. Dalam pemaparannya, Nuryamah menyebut proporsi pemilih pemula di Jawa Barat mencapai sekitar 40 persen. Kondisi tersebut menjadikan perguruan tinggi sebagai salah satu ruang potensial untuk membangun kesadaran demokrasi.

Melalui kolaborasi dengan Bawaslu, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih, tetapi juga berperan aktif dalam mengawasi tahapan pemilu. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah melaporkan apabila terdapat warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar, maupun ketidaksesuaian data pemilih.

Menurut Nuryamah, kualitas data pemilih menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu. Karena itu, pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih membutuhkan perhatian dan partisipasi berbagai pihak.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Bogor dan Universitas Islam Bogor diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi berlanjut menjadi program pendidikan politik dan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan. Mahasiswa diharapkan dapat mengambil bagian dalam menjaga demokrasi melalui sikap kritis, kepedulian, dan keterlibatan aktif di tengah masyarakat.

Scroll to Top